AALCO 2023, Konferensi Hukum dan Agenda Lain di Asia-Afrika
Indonesia kembali menegaskan peran pentingnya di kancah diplomasi global dengan menjadi tuan rumah. Ajang yang dimaksud adalah sesi tahunan 61th Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Bali.
Konferensi penting ini dilaksanakan pada tanggal 15-20 Oktober 2023. Acara ini dihadiri oleh 47 negara anggota, 2 negara pengamat tetap, dan puluhan organisasi internasional.
AALCO sendiri merupakan forum konsultasi yang memiliki akar sejarah kuat dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi hukum dan memperjuangkan kepentingan negara-negara Asia-Afrika.
Isu Strategis dan Kepentingan Bersama Negara Anggota
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, bertindak sebagai Presiden Konferensi AALCO ke-61. Beliau menjelaskan bahwa forum ini membahas sejumlah isu hukum yang menjadi kepentingan bersama.
Agenda utama meliputi Hukum Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, isu penting lainnya adalah Hukum Laut, Kejahatan Siber, dan Hukum Luar Angkasa yang semakin relevan.
Pembahasan juga mencakup Hukum Dagang dan Investasi Internasional. Isu-isu ini penting untuk memastikan kerangka hukum yang adil bagi negara-negara berkembang.
Secara spesifik, Indonesia mengangkat isu illegal fishing untuk dimasukkan sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC). Hal ini didukung oleh mayoritas negara anggota AALCO.
Pengembalian Aset dan Inisiasi Expert Forum
Salah satu isu hukum yang kompleks dan menjadi perhatian Indonesia adalah asset recovery atau pengembalian aset hasil kejahatan. Isu ini melibatkan yurisdiksi hukum lintas negara.
Indonesia berbagi pengalaman dan keberhasilan di bidang pemulihan aset pada side event AALCO. Pengalaman Indonesia menjadi rujukan penting bagi negara-negara Asia-Afrika lainnya.
Delegasi Indonesia mendapat dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan ini disambut baik mengingat kompleksitas proses pemulihan aset.
Negara-negara anggota sepakat akan membentuk contact group yang terdiri dari pejabat, praktisi, dan akademisi. Group of experts ini diharapkan menjadi solusi dalam menangani permasalahan pemulihan aset.
Pendekatan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi agenda penting yang diangkat Indonesia. Isu ini menjadi perhatian bersama seluruh negara anggota.
Indonesia menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dalam pembentukan instrumen hukum internasional. Pendekatan ini harus menyeimbangkan kepentingan lingkungan negara maju.
Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan kondisi pembangunan yang sedang dijalani oleh negara-negara berkembang. Posisi ini sejalan dengan mayoritas negara anggota AALCO.
Selain itu, KTT juga menyoroti isu kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC). Fokus ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan.
Dukungan Palestina dan Penguatan Ekonomi Lokal
Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi yang terjadi. Indonesia mendesak agar kekerasan dan peperangan segera dihentikan.
Indonesia mendorong AALCO agar terus memberikan pertimbangan kepada International Law Commission. Langkah ini sebagai kontribusi untuk meningkatkan respons hukum internasional terhadap isu Palestina.
Penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ditekankan harus sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan PBB. Ini merupakan posisi konsisten Indonesia.
Selain persidangan utama, AALCO juga melibatkan penguatan ekonomi lokal. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari berbagai UMKM di Bali sebagai side event.