Beranda Cerita Negeriku Berita Acara Hubungi Kami Faq's

Login User

Berita

Beranda » Berita » Indonesia Rekomendasikan Fasilitasi Kemudahan Visa dalam Forum APEC

Indonesia Rekomendasikan Fasilitasi Kemudahan Visa dalam Forum APEC

Ditulis 4 Oct 2013 pukul 09:23 | Dilihat: 3453

Indonesia Rekomendasikan Fasilitasi Kemudahan Visa dalam Forum APEC

Sebuah laporan dari UNWTO dan WTTC, memaparkan tentang bagaimana kemudahan visa antarnegara dapat membuka sekira 2,6 juta peluang kerja baru di kawasan ekonomi anggota APEC pada 2016. Dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali ini, Indonesia memanfaatkan peran keketuaan-nya untuk merekomendasikan kebijakan fasilitasi kemudahan visa ke dalam forum tersebut. Itu karena kemudahan visa akan menambah jumlah turis yang bepergian sebanyak 38 sampai 57 juta dalam dua tahun ke depan.

 

Dalam sebuah konferensi pers melanjutkan hasil Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi APEC (APEC High Level Policy Dialogue), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dan Sekretaris Jenderal UNWTO, Taleb Rifai mengutarakan bahwa kemudahan visa antarekonomi anggota APEC dapat menyerap sekira 1,8 hingga 2,6 juta tenaga kerja sampai tahun 2016.

 

Gagasan ini bukanlah hal baru,  Mari mengutip sebuah laporan baru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dan World Travel & Tourism Council (WTTC) yang berjudul “The Impact of Visa Facilitation in APEC Economies”.  Upaya ke depan untuk penyederhanaan prosedur visa akan memberi sekira 57 juta wisatawan dan mendatangkan total pemasukan dari sektor pariwisata sampai US$ 62-89 miliar bagi ekonomi anggota APEC.

 

Indonesia melalui Kemenparekraf mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation untuk meningkatkan konektivitas di kawasan Asia Pasifik. Forum tingkat tinggi APEC itu juga membahas empat isu utama, yaitu: Fasilitasi Visa, Peningkatan Informasi Penumpang (Advance Passenger Information), Program Perjalanan Terpercaya (Trusted Travel Program), dan Program Bandara yang Ramah Wisatawan (Tourist Friendly Airport).

 

Rekomendasi fasilitasi kemudahan visa, bersama 19 rekomendasi lain yang diajukan Indonesia telah dibahas dalam pertemuan pejabat tinggi APEC pada 1-2 Oktober 2013. Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT APEC 7-8 Oktober 2013. Sebelumnya, 97 persen dari 20 rekomendasi Indonesia sudah disepakati oleh ekonomi anggota APEC.

 

Kemudahan visa merupakan instrumen untuk mendongkrak pertumbuhan pariwisata, pembangunan ekonomi dan sosial, serta penciptaan lapangan kerja. Negara lain seperti di Eropa telah mencapai kemajuan dalam hal kemudahan visa di tingkat nasional, subregional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, Indonesia kini mulai menerapkan fasilitasi kemudahan visa bagi wisatawan asing yang akan berkunjung.

 

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia juga terus menambah daftar negara penerima Visa on Arrival untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, telah dikembangkan pula sistem sapphire yang menawarkan pelayanan eksklusif bagi pengunjung terpercaya (trusted travellers) untuk meningkatkan kenyamanan, dan kecepatan proses perjalanan di bandara. Hal lain juga termasuk masa transisi penggunaan paspor biometrik dan proses aplikasi visa secara online.

 

Secara regional, Indonesia sudah membuktikan sebelumnya terhadap komitmen kebijakan fasilitasi kemudahan visa di tingkat ASEAN ini. Akhir tahun 2013, negara anggota ASEAN akan menciptakan ASEAN Common Visa atau visa tunggal ASEAN bagi warga negara di luar ASEAN yang akan melakukan perjalanan di wilayah Asia Tenggara.

 

Selama ini, APEC telah menerapkan program Business Travel Card bagi pebisnis agar mudah melakukan perjalanan ke negara-negara anggota APEC tanpa harus melalui prosedur permohonan visa secara reguler. Visa khusus bagi pebisnis tersebut memungkinkan pelaku tidak perlu lagi mengurus visa biasa untuk kunjungan ke negara-negara anggota APEC. Itulah yang tengah diterapkan di kalangan non bisnis. Meski nantinya sebagian besar negara anggota APEC berkolaborasi dan bersinergi soal kemudahan visa pada 2014 hingga 2016 namun visa prosedur biasa masih diperlukan.

 

Sebelumnya, antarekonomi anggota APEC juga telah meluncurkan APEC Travel Facilitation Initiative pada 2011. Pembenahan masih terus perlu dilakukan terutama kerjasama dan koordinasi lintasfora antara pejabat di bidang pariwisata, keuangan, bea cukai, imigrasi, keamanan, perhubungan dan otoritas bandara di kelompok kerja yang berbeda. 

Link Terkait

 

 

1 Komentar

sri awani

Ditulis 25 Oct 2013 pukul 09:40


semoga membawa kesejahteraan rakyat Indonesia

Berikan Komentar Anda